Kotak Kosong Dan Ancaman Disintegrasi Bangsa

Kotak Kosong Dan Ancaman Disintegrasi Bangsa
Spread the love

Lintas5,- Waktu pendaftaran Capres dan Cawapres hanya tinggal 5 (lima) bulan lagi. PDIP, Nasdem, Hanura, Golkar, PSI, PPP, Perindo dan PKPI–tidak lolos verifikasi KPU, telah secara resmi mengusung Jokowi sebagai Capres pada 2019 nanti. Sementara Prabowo, yang merupakan pesaing terberat Jokowi–menurut semua lembaga survei, belum mendapat dukungan partai selain partai Gerindra. Memang masih ada PKS, PAN, PKB dan Demokrat yang masih belum memutuskan untuk mengusung capres sendiri, mendukung Jokowi atau Prabowo.

Sebetulnya, Gerindra, PKS dan PAN telah membangun sebuah koalisi bersama dalam rangka Pilkada 2018 ini–kendati belum terlihat arah dari kerja koalisi ini dalam response pilkada sekalipun selain mengusung jagoan bersama. Apalagi membangun tahapan kerja bersama untuk pemilu serentak 2019. Akan tetapi terhadap Pemilu 2019 ketiga partai ini masih belum bersikap dengan jelas.

PKB yang telah mendeklarasikan Cak Imin untuk menjadi cawapresnya Jokowi belum juga menegaskan dukungan resminya terhadap Jokowi, mungkin dikarenakan masih menunggu kepastian apakah Cak Imin dapat maju sebagai cawapresnya Jokowi atau tidak. Karena antrian untuk menjadi cawapres Jokowi cukup panjang. Kabar akan adanya pertemuan antara Prabowo dengan Cak Imin dalam beberapa hari belakangan ini diyakini banyak pihak hanya sebagai siasat PKB untuk menaikkan posisi tawar terhadap Jokowi.

Pun Demokrat, partai yang mulai dikenal dengan sikap netralnya belum berani memutuskan. Selain tak memiliki tokoh yang mumpuni untuk menjadi capres, Demokrat saat ini sedang berbenah untuk menaikkan tingkat elektabilitasnya yang pada pemilu 2014 lalu tergerus suaranya. Andi Arif, Waksekjend Demokrat dalam akun twitternya mengatakan bahwa elektabiltaslah menjadi dasar dukungan pada capres, baru koalisi yang cukup dan saling memahami. Sehingga sulit berharap Demokrat memberi dukungannya terhadap Prabowo.

Fadli Zon, wakil ketua umum Gerindra beberapa waktu lalu menyampaikan ke media massa bahwa dirinya pernah didatangi oleh utusan Jokowi agar mau memasangkan Prabowo sebagai wakil presidennya Jokowi. Beberapa lembaga surveipun memasangkan Jokowi dan Prabowo sebagai capres dan cawapres, tentu saja tujuannya untuk membangun opini.

Dari sini bisa kita lihat ada arah dari kubu Jokowi untuk menjadikan Jokowi sebagai calon tunggal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang dalam kapasitasnya sebagai Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar, ia menegaskan tidak mempermasalahkan apabila Jokowi menjadi calon tunggal di Pilpres 2019 mendatang. Karena, kata Bamoset, Golkar sudah bulat mendukung Jokowi.

Begitu juga sikap PKS dan PAN yang semakin menunjukan ketidakpastiannya untuk mendukung Prabowo maju kembali dalam Pilpres 2019. Bahkan PKS telah mendeklarasikan 9 tokohnya yang akan ditawarkan sebagai capres maupun cawapres. Tentu saja kita memahami ini sebagai siasat untuk menaikkan posisi tawar, entah terhadap Jokowi atau Prabowo, hanya PKS yang tahu. Sedangkan PAN secara klise menyampaikan bahwa dukungan capres baru akan diputuskan pada mei nanti, pasca Rakenas seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno. Yang pasti saat ini PAN mendukung Jokowi sampai 2019.

Kubu Jokowi betul-betul menyadari bahwa Prabowo merupakan “penghalang” utama untuk menjadikan Jokowi dua periode. Hal ini di dasari dari hasil berbagai lenbaga survei, dimana elektabilitas Jokowi mengalami stagnasi. Sebagai incumbent elektabilitas dibawah 50% adalah tanda bahaya. Secara tren, elektabilitas Jokowi ini mengalami penurunan konsistensi karena berbagai hal. Sementara, elektabilitas capres-capres lain naik meski tidak tinggi dan tetap Jokowi bersama Prabowo selalu berada paling teratas. Pada sisi lain, elektabilitas Prabowo masih dalam posisi aman untuk menjadi capres. Bahkan, dalam beberapa survei elektabilitas Prabowo naik.

Untuk meminimalisir resiko kekalahan, “borong partai” adalah strategi yang paling tepat untuk memastikan Jokowi dua periode. Hanya tinggal memastikan PKS atau PAN untuk mendukung Jokowi. Jika PKS dan PAN mendukung Jokowi, bisa dipastikan Prabowo tidak dapat diusung menjadi Capres, karena syarat minimum 20% kursi DPR ataupun 25% suara sah nasional tidak terpenuhi. Langkah ini sangat mungkin karena di kedua partai tersebut memiliki kubu pendukung Jokowi yang cukup kuat.

Untuk meredam kepentingan antara partai, Jokowi tentu akan memilih cawapres yang secara politik dapat diterima oleh semua partai anggota koalisinya. Dan kemungkinan besar Gatot Nurmantyo akan mengisi pos tersebut. Karena selain Gatot tak berpartai, Gatot juga cukup bersinergi dan berhasil selama menjadi Panglima TNI untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik islam yang saat ini sedang menggeliat. Gatot juga memiliki elektabilitas tertinggi jika dibandingkan calon-calon lainnya. Sehingga akan lebih mudah diterima oleh anggota koalisi dibandingkan Jokowi harus memilih cawapres dari partai koalisi.

Jika skenario ini sukses, maka dapat dipastikan Jokowi akan melenggang menjadi Presiden untuk kedua kalinya. Mungkin bagi kubu Jokowi ini adalah jalan aman, tapi tidak bagi bangsa ini. Mengapa?
Pertama, dari hasil berbagai lembaga survei Jokowi dimana elektabilitas Jokowi selalu dibawah 50% maka Jokowi dipastikan akan kalah oleh kotak kosong.

Jika dalam Pilkada seorang calon kalah oleh kota kosong maka Hal itu mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Jika pasangan calon kalah, Pilkada ulang akan digelar pada tahun berikut atau menurut jadwal sesuai perundang-undangan. Jika belum ada kepala daerah baru yang terpilih sedangkan masa jabatan kepala daerah lama sudah habis, maka untuk sementara akan ditugaskan seorang penjabat kepala daerah.

Sedangkan dalam pilpres, kemenangan kotak kosong tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Hal ini tentu akan memicu krisis legitimasi pada pemerintahan pasca pemilu. Sekalipun Jokowi menang melawan kotak kosong. Bisa dipastikan eskalasi politik akan terus menuju puncaknya. Karena puncak eskalasi politik tidak terjadi dalam pemilu 2019.

Kedua, krisis legitimasi ini akan mengarah pada disintegrasi bangsa. Disintegrasi dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh beberapa gejala, diantaranya kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif (proses sosial yang mengarah pada konfik atau dapat merenggangkan solidaritas kelompok). Proses interaksi sosial disosiatif terdiri dari tiga bentuk, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik, seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, pertentangan antar individu maupun kelompok, perang urat syaraf, dan seterusnya. Dan hal ini saat ini tengah terjadi di masyarakat kita. Ini adalah sinyal buruk bagi keberlangsungan repubik ini.

Jika strategi calon tunggal ini berhasil dijalankan, maka sia-sia sudah perjuangan para pendiri bangsa ini yang telah mengorbankan segala-galanya demi berdirinya republik ini. Dan pada akhirnya kita hanya bisa berucap: selamat tinggal NKRI.

Bin Firman Tresnadi
Dir. Eksekutif IDM