PT 4% Buat Persaingan Parpol di Pemilu 2019 Semakin Ketat

PT 4% Buat Persaingan Parpol di Pemilu 2019 Semakin Ketat

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan melihat aturan Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pemilu 2019 membuat persaingan antar partai politik (parpol) semakin ketat jika dibandingkan Pemilu 2014 lalu.

Ia mengaku persaingan bukan hanya pada tingkatan parpol, tetapi juga bagi para calon legislatif (caleg) bertarung memperebutkan simpati rakyat.

“Pemilu 2019 akan beda dinamika dan ketika pemilu ini digelar dengan posisi UU pemilu bahwa PT naik jadi 4 persen. Artinya kompetisi di antara 16 parpol akan sangat sengit. Potensi kompetisi caleg dalam satu parpol akan kompetitif,” ungkapnya dikutip dari Kumparan, Senin (15/5/2018).

Abhan mengungkapkan ketika Pemilu 2014 ambang batas hanya sebesar 3,5 persen dan menghasilkan 10 partai politik di parlemen. Di sisi lain, Pilpres 2019 kali ini menghadirkan kontestan yang sama dengan Pilpres 2014, dengan ditambah sejumlah parpol baru.

Berdasarkan itulah Abhan menyebut pilpres mendatang sangat potensial menghadirkan kontestasi yang dinamis serta tensi politik yang tinggi.

Meski demikian, Abhan mengatakan, sukses tidaknya pemilu itu ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Namun, Abhan mengakui saat ini masih ada sejumlah masyarakat yang belum memiliki e-KTP sebagai syarat untuk bisa menyalurkan hak suaranya.

“Ini tentu dinamikanya tinggi. Tentunya sukses tidak pemilu ada beberapa elemen, pemilih saya kira warga negara yang punya otoritas tentukan hak pilih maka tentu kita perlu mendidika bersama. Di UU Pemilu ada hal baru di mana pemilih yang punya hak pilih dan sudah punya KTP elektronik. Saya kira kami dengan KPU masih punya persoalan terkait itu,” ungkapnya.

Terkait politik uang, Abhan menyampaikan hal itu tidak akan terjadi apabila peserta pemilu, dalam hal ini parpol, caleg dan capres-cawapres, menjunjung tinggi integritas serta tidak berpikir pragmatis.

“Kami berharap peserta taat aturan dan regulasi yang mengikat. Saya kira regulasi sudah cukup banyak. Kemudian soal bagaiman potensi politik uang. Kami lihat kalau peserta pemilu hanya berpikir pragmatis, maka potensi itu ada. Kami lakukan upaya, kami keluarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) dalam rangka antisipasi,” jelas Abhan.

“Soal politik uang di UU pemilu ada larangan ada norma pidana. Harapan kami mudah-mudahan semua peserta pemilu taat hukum,” pungkasnya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below