LSM Ganggu Iklim Investasi, Masyarakat Papua Minta Jangan Ikut Campur

LSM Ganggu Iklim Investasi, Masyarakat Papua Minta Jangan Ikut Campur

Jakarta – Setelah mendatangi beberapa Kantor di Kedutaan besar di Jakarta, Kini Kembali sejumlah perwakilan masyarakat adat Papua mendatangi Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Kali ini mereka di dampingi beberapa Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk menyampaikan beberapa tuntututan terkait adanya sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) asing yang berusaha ikut bermain untuk menghentikan kesejahteraan Masyarakat Papua Di Kabupaten Maeruke Dan Kabupaten Boven Digul.

Usaha untuk membatasi penghidupan di tanah adat orang Papua yang di lakukan LSM asal Korea yang bernama Korean Federation for Environment Movement (KFEM) dan LSM Mighty Earth asal Amerika Serikat telah merugikan banyak pihak dengan mengusung isu Perusakan Hutan.

Mewakili masyarakat Papua, Pdt Charles Simare-Mare yang juga Anggota DPD RI asal Papua menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mewaspadai sepak terjang LSM Asing yang kerap melakukan black campaign terutama kepada industri kelapa sawit nasional.

“Keberadaan LSM asing tentunya di papua sana banyak yang mempunyai agenda tersendiri”, ujarnya.

Upaya pemerintah telah memberikan kepercayaan untuk mengelola perkebunan plasma di Papua menjadi terganggu dari pihak dari LSM Asing yang mengkampanyekan untuk merugikan perusahaan kebun plasma untuk masyarakat.

Sebagai bentuk terjalinnya kerjasama masyarakat dan perusahaan telah mendirikan koperasi sebagai persyaratan untuk mendirikan kebun plasma, tapi sampai saat ini belum terlaksana hal ini disampai masyarakat papua kepada kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan.

“Isu negative yang dilakukan LSM asing mengenai deforestasi sangat mengganggu investor disana, salah satunya adalah KORINDO. Padahal perusahaan ini telah beroperasi selama 23 tahun dan telah memenuhi peraturan pemerintah mengenai pembukaan perkebunan kelapa sawit”, ungkap Charles.

Hal yang sama juga di sampaikan Parlindungan Purba anggota DPD RI meminta lintas Kementrian segera melakukan langkah langkah yang kongkrit guna menagkal isu negatif yang dilakukan LSM Asing.

“Jika ini di biarkan tentunya akan mengganggu iklim investasi indonesia yang telah berjalan akibat kampanye negatif”, ungkapnya.

“Jika LSM asing yang coba-coba mengganggu perusahaan yang sudah berinvestasi di sana tentunya kita bersama akan melakukan tindakan tegas” jelas Parlindungan Purba selaku Ketua Komite II DPD RI.

Dikesempatan yang sama, Plt Dirjen Yuyu Rahayu menanggapi tuntutan masyarakat pupua dengan memberikan tanggapan secara legal perusahaan KORINDO tidak ada persoalan.

“Jika ini legal tentunya akan menjadi perhatian serius kementrian LHK,sebab ini telah menggangu penghidupan masyarakat di Papua”, tegasnya.

Sebagai penutupan dari pertemuan tersebut, Masyarakat Pupua
Berharap kementrian LHK dapat segera melakukan sebuah usaha langkah langkah kongrit terhadap LSM Asing yang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat yang mengelola tanah sendiri.(rdk/l5)